Riauaktual.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan menentang kontrak 10 tahun pengelolaan parkir yang diserahkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru kepada PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM) yang berlaku sejak 1 Sepetember 2021 lalu.

Ruslan menilai Dishub Pekanbaru sudah melanggar aturan karena dalam membuat tender diatas Rp5 Miliar tidak melakukan MoU dengan DPRD Pekanbaru.

"Ini (perparkiran) melanggar ketentuan yang berlaku, karena setiap aset pemerintah yang asetnya lebih dari Rp5miliar wajib mempunyai MoU dengan DPRD," kata Ruslan, Selasa (21/9/2021).

Apalagi, lanjut Anggota Komisi IV DPRD ini, kerjasama antara Dishub Pekanbaru dan PT YSM ini tidak memiliki Perda yang membenarkan kontrak kerja selama 10 tahun lamanya.

Dari itu dia menegaskan Dishub harus melakukan pengkajian ulang kontrak kerjasama selama 10 tahun ini, bila perlu kerjasama perparkiran ini dihentikan untuk sementara waktu.

"Sampai ada keputusan yang baru, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," sebutnya.

Dari itu Ruslan berjanji Komisi IV DPRD Pekanbaru akan memanggil Dishub Pekanbaru dan juga PT YSM untuk menjabarkan kontrak kerjasama karena Disbub merupakan rekan kerja dari Komisi IV.

"Kontraknya melebihi sisa masa jabatan Wali Kota, kenapa buru-buru ini dikontrakan ini?. Kita menduga ada sesuatu yang mengganjal, bila perlu kita minta ini dihentikan," tegasnya.

Sebagaimana diketahui dengan kontrak 10 tahun membuat PT YSM harus mengejar potensi parkir di Pekanbaru sebesar Rp409 miliar, untuk tahun pertama PT YSM harus menyetorkan Rp20 juta per hari ke rekening BLUD UPT Perparkiran Dishub Pekanbaru.